KODEMIMPI - Para pendukung Ukraina telah mengedarkan resolusi yang diusulkan untuk diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang.
Ini dilakukan pada malam peringatan pertama invasi Rusia ke tetangganya yang lebih kecil.
Resolusi akan menggarisbawahi perlunya perdamaian yang menjamin kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina serta kesatuan dan keutuhan wilayah.
Draf tersebut berjudul “Prinsip-prinsip yang mendasari perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.”
Resolusi yang diusulkan lebih luas dan kurang rinci dibanding rencana perdamaian 10 poin yang diumumkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada pertemuan puncak Kelompok 20 ekonomi utama November lalu.
Ini adalah keputusan yang disengaja oleh Ukraina dan para pendukungnya untuk mencoba mendapatkan dukungan maksimum ketika dilakukan pemungutan suara, kata diplomat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama karena diskusi bersifat pribadi.
Juru bicara Majelis Umum Paulina Kubiak mengatakan hari Jumat (10/2/2023) bahwa sesi darurat Majelis Umum di Ukraina yang diaktifkan kembali akan dimulai pada sore hari tanggal 22 Februari.
Wakil menteri luar negeri Ukraina mengatakan bulan lalu bahwa Zelensky ingin datang ke PBB untuk peringatan itu, tetapi para diplomat mengatakan potensi serangan besar baru Rusia dapat membuatnya tetap di rumah.
Majelis Umum telah menjadi badan PBB terpenting yang berurusan dengan Ukraina karena Dewan Keamanan, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, lumpuh karena hak veto Rusia.
Tidak seperti dewan, tidak ada veto di majelis.
Lima resolusi sebelumnya tentang Ukraina penting sebagai cerminan opini dunia, meski resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum.
Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan tingkat menteri pada 24 Februari, saat peringatan invasi.
Diplomat Rusia dan Ukraina akan berada di meja yang sama, karena mereka telah menghadiri lusinan pertemuan sejak invasi tetapi tidak akan ada hasil.
Rancangan resolusi yang didukung Ukraina untuk peringatan itu diedarkan Kamis (9/2/2023) malam ke semua negara anggota PBB kecuali Rusia dan sekutunya Belarusia, dan negosiasi tentang teks itu dimulai Jumat sore, kata para diplomat.
Resolusi harus dilaksanakan sesegera mungkin, sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB.
Piagam tersebut menyatakan bahwa semua negara anggota PBB harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan, terutama terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun dan harus menyelesaikan perselisihan secara damai.
Rancangan tersebut meminta negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional untuk menggandakan dukungan bagi upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian dengan syarat-syarat tersebut.